Belakangan ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan adanya kebocoran data di media sosial. Kebocoran tersebut meliputi beberapa data pribadi yaitu user ID, nama lengkap, nomor telepon, lokasi, tanggal lahir, ID Facebook, gender, pekerjaan, asal negara, status pernikahan, dan alamat email. Banyak masyarakat yang mengkhawatirkan hal tersebut. Beberapa ahli hukum pun ingin segera RUU PDP disahkan agar keamanan data pribadi terjaga.<\/p>\n\n\n\n
Pada hari selasa, 20 September 2022 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menjadikan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi Undang-Undang. Dalam UU PDP terdapat 16 bab serta 76 pasal. Terdapat dua jenis data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum.<\/p>\n\n\n\n
Perlindungan data pribadi merupakan hak asasi yang wajib dimiliki oleh setiap masyarakat. UU PDP pun diharapkan menjadi payung hukum bagi warga negara terkait perlindungan data pribadi. Berdasarkan laman Liputan6.com<\/a> ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa RUU PDP akan menjadi pegangan bagi kementerian\/instansi dalam mengambil kebijakan terkait serta menjaga iklim keamanan digital Indonesia.<\/p>\n\n\n\n NoLimit memantau perbincangan netizen di media sosial terkait disahkannya UU Perlindungan Data Pribadi.<\/p>\n\n\n\nBeberapa cuitan terviral netizen di media sosial Twitter<\/strong><\/h3>\n\n\n\n